Kosmopolitan.id, Samarinda – Di balik pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda, salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sejumlah event-event yang berlangsung rutin setiap tahun. Sebut saja Festival Budaya Pampang, Festival Mahakam dan Festival Kampung Ketupat yang menjadi ikonik khas daerah Kota Tepian.
Meski digelar rutin, secara aturan event-event kedaerahan ini hanya diatur di bawah keputusan wali kota. Wali Kota Samarinda Andi Harun menilai, hal tersebut tak cukup hanya diatur lewat edaran, namun perlu ditingkatkan lewat peraturan daerah (perda).
“Keputusan wali kota itu bisa berubah kapan saja, terjadi pergantian kepemimpinan bisa berubah, walaupun insyaallah tidak, tapi jauh lebih kuat apabila diatur oleh perda,” ungkap Andi Harun usai menghadiri rapat paripurna, Rabu (13/5/2026) malam.
Menurutnya kedudukan perda diyakini lebih bersifat mengikat dan wajib terlaksana, sekalipun sudah berganti kepemimpinan. Terlebih event-event tersebut sebagian sudah masuk dalam kalender event nasional.
Usulan ini telah ia sampaikan kepada DPRD Samarinda selaku pihak berwenang dalam mencetak perda. Dalam hal ini ia mengarahkan perda yang mencakup rencana induk kepariwisatan Kota Samarinda, agar nantinya bisa teranggaran dengan baik dalam penyusunan APBD Kota Samarinda.
”Kalau sudah perda, wajib hukumnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melaksanakannya. Tidak ada lagi perdebatan,” pungkasnya.
