Kutai Kartanegara – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan penyesuaian rencana program untuk tahun 2026 seiring dengan adanya instruksi penghematan anggaran dari pemerintah pusat.
Kondisi ini berpotensi menyebabkan beberapa kegiatan yang selama ini diminati masyarakat tidak dapat dilaksanakan, terutama untuk acara-acara yang tidak menjadi prioritas.
Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora Kukar, Aji Muhammad Ari Junaidi, yang menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil final rasionalisasi anggaran dari pemerintah daerah.
“Kami masih menunggu hasil rasionalisasi anggaran sebagai tindak lanjut penghematan. Berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, kemungkinan untuk melaksanakan kembali event-event besar sangat kecil. Tahun depan, hanya kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispora yang dapat dipastikan berjalan,” ujarnya pada Sabtu (29/11/025).
Ari menjelaskan bahwa sejumlah kegiatan populer yang sebelumnya tercantum dalam Program Kukar Idaman, seperti festival mancing dan berbagai aktivitas rekreasi lainnya, belum bisa dipastikan kelanjutannya.
Pemerintah daerah harus menyelaraskan seluruh program dengan pembatasan anggaran yang ketat.
“Karena program pemerintah daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, maka kegiatan dan anggaran juga harus disesuaikan. Kami masih menunggu keputusan APBD 2026 untuk memastikan program mana saja yang dapat dilaksanakan,” tambahnya.
Meski demikian, kabar positif datang dari agenda tahunan tertentu.
Ari menegaskan bahwa olahraga tradisional masih memperoleh alokasi anggaran melalui pelaksanaan Erau 2026, sehingga kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai rencana.
“Untuk olahraga tradisional, anggarannya masih tersedia dalam Event Erau 2026. Namun untuk kegiatan lainnya, kami harus menunggu keputusan final dari APBD,” jelasnya.
Dalam kondisi yang penuh tantangan ini, Dispora Kukar tetap membuka kesempatan bagi komunitas olahraga di daerah untuk mendapatkan dukungan.
Namun, bantuan tersebut harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku secara resmi.
“Kami selalu terbuka untuk mendukung komunitas olahraga. Akan tetapi, dukungan tergantung apakah kegiatan tersebut sudah masuk dalam program dan memiliki alokasi anggaran. Jika sudah terencana, kami siap memberikan bantuan,” tegas Ari.
Ia juga mengingatkan bahwa proses pengajuan kegiatan wajib mengikuti prosedur resmi, mulai dari tingkat desa hingga forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
“Masyarakat dan komunitas harus memahami bahwa setiap kegiatan harus melalui tahapan perencanaan, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dari situ pemerintah daerah dapat menampung dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan,” jelasnya.
Dengan menanti kepastian anggaran APBD 2026, Dispora Kukar menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program prioritas sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan olahraga di wilayah tersebut.
(Adv/DisporaKukar/Ca)
