Kosmopolitan.id, Samarinda – Penggunaan kekuatan aparat dalam proses pembongkaran lapak Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Samarinda Kota, memicu kritik keras dari Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda Kota, Vananzda menilai tindakan tersebut berlebihan dan jauh dari pendekatan humanis.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (15/5/2025). Ia menegaskan, relokasi yang dilakukan pada Jumat (9/5/2025) lalu seharusnya bisa ditempuh dengan dialog, bukan dengan pengerahan aparat dalam jumlah besar.
“Tinggal delapan orang pedagang, apakah relokasi segelintir warga harus dengan kerahkan pasukan lengkap. Apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi?” ucap Vananzda.
Ia mengaku menyaksikan langsung kejadian di lapangan dan menyayangkan adanya laporan tindakan kekerasan terhadap warga, seperti memiting, pemukulan, hingga penyeretan.
“Tugas mereka membongkar, bukan memiting atau memukul orang,” tegasnya.
Meskipun mendukung kebijakan relokasi yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Vananzda menekankan bahwa pendekatan represif justru dapat menimbulkan luka sosial.
Dari total 64 pedagang Pasar Subuh, 56 diantaranya telah bersedia pindah ke Pasar Beluluq Lingau. Ia menilai, delapan sisanya bisa ditangani dengan pendekatan yang lebih bijak.
“Pemerintah memang sudah menawarkan beberapa solusi. Tapi luka yang ditinggalkan di lapangan itu tidak mudah sembuh. Kepercayaan itu kalau sudah rusak, tidak cukup hanya dengan janji,” katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini pun berharap pemerintah mengedepankan empati dalam setiap proses penataan kota.
“Memindahkan pedagang bukan sekadar soal tempat, tapi juga tentang rasa aman, martabat, dan harapan hidup yang layak,” tutupnya. (ADV/DPRDSAMARINDA)
