Kosmopolitan.id, Samarinda – Fluktuasi harga bahan pokok di Kota Samarinda belakangan ini kembali jadi sorotan. Bukan semata soal naik-turunnya harga, tapi tentang cara pemerintah menyikapi pola tersebut.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menyampaikan bahwa kecenderungan pemerintah kota yang hanya bereaksi saat krisis harga muncul menunjukkan belum adanya strategi jangka panjang dalam sektor pangan. Ia menilai stabilitas harga tidak akan tercapai jika solusi yang diterapkan hanya bersifat sesaat.
“Kita sering kali baru bertindak saat masalah muncul. Polanya selalu reaktif, bukan membangun sistem yang mencegah gejolak itu terjadi sejak awal,” kata Rusdi, Selasa (29/7/2025).
Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar kota membuat Samarinda rentan terhadap gangguan distribusi. Begitu ada hambatan di jalur logistik atau lonjakan permintaan, harga pun langsung melonjak.
Rusdi menggarisbawahi bahwa penguatan produksi pangan dalam wilayah sendiri harus menjadi prioritas. Ia mencontohkan bagaimana sektor pertanian dan peternakan lokal bisa menjadi penyangga utama jika didukung dengan kebijakan yang berpihak pada petani dan peternak.
“Kalau kita bisa produksi sendiri dan langsung disalurkan ke pasar tanpa rantai yang panjang, maka harga bisa lebih dikendalikan,” ucapnya.
Ia tak menampik bahwa kegiatan seperti pasar murah memang bisa membantu masyarakat dalam jangka pendek. Namun, langkah itu menurutnya belum menyentuh akar persoalan.
“Pasar murah hanya menyelesaikan gejala, bukan sebabnya. Kita perlu benahi struktur pasarnya,” ujar Rusdi.
Lebih jauh, ia menilai lemahnya pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok juga menjadi penyebab tingginya selisih harga antara produsen dan konsumen. Ia mendorong agar pengendalian harga dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengaturan jalur distribusi hingga kebijakan harga dasar komoditas.
Rusdi juga menyinggung pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penguatan pangan lokal tidak berjalan sendiri-sendiri. Baginya, tantangan inflasi bukan semata urusan ekonomi, tetapi soal keberlanjutan hidup masyarakat.
“Kita harus geser pendekatannya, dari yang serba insidental ke arah yang lebih terstruktur dan berjangka panjang,” pungkasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
