Kosmopolitan.id, Samarinda – Ketimpangan pembangunan infrastruktur sekolah di Kota Samarinda kembali disorot. Kali ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Daerah Pilih (Dapil II), Anhar yang menilai distribusi anggaran pendidikan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan antar kawasan.
Ia mengungkapkan, masih banyak sekolah di kawasan pinggiran yang jauh tertinggal dari sisi sarana dan prasarana. Dapil II sendiri meliputi Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir tiga wilayah yang selama ini kerap disebut sebagai kawasan pinggiran dari pusat kota.
“Lihat saja SMP 50 di Palaran, bangunannya tidak standar, fasilitasnya minim. Sementara SMP 16 di pusat kota bisa dibangun dengan anggaran puluhan miliar,” kata Anhar.
Ia menilai bahwa kondisi infrastruktur di sekolah pinggiran sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan. Ketimpangan ini juga berdampak langsung pada pelaksanaan sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili yang memunculkan persoalan sosial.
“Kalau semua sekolah kualitasnya merata, orang tua tak perlu repot cari jalur prestasi atau afirmasi, apalagi sampai menyuap. Tapi karena pilihannya terbatas, mereka jadi frustrasi,” ujarnya.
Anhar juga menekankan bahwa permasalahan SPMB bukan sekadar isu teknis, melainkan cermin dari ketimpangan struktural yang belum tertangani. Pemerintah, menurutnya, belum benar-benar menyelesaikan akar masalahnya.
“Kita yang harus instrospeksi, kenapa tidak bisa bangun sekolah dengan fasilitas layak secara merata,” tambahnya.
Sebagai catatan, dari total anggaran fisik pendidikan sebesar Rp317 miliar untuk tahun 2025, wilayah Palaran hanya mendapatkan sekitar Rp10 miliar. Jumlah itu hanya cukup untuk pembangunan satu SD dan satu SMP.
“Ini fakta yang harus dibuka. Tidak semua wilayah menikmati pembangunan yang sama,” tutup Anhar. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
