Kosmopolitan.id, Samarinda – Memasuki tahun ajaran baru, permasalahan mengenai biaya perlengkapan sekolah kembali menjadi keresahan masyarakat.
Mulai dari biaya tes psikologi, biaya seragam yang terlampau mahal hingga biaya atribut sekolah kerap menjadi keluhan masyarakat.
Hal ini pun mendorong Komisi IV DPRD Samarinda untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Senin (21/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyuarakan keprihatinannya terhadap mahalnya harga seragam sekolah yang dikeluhkan banyak orang tua siswa setiap awal tahun ajaran.
Menurut Novan, aduan dari wali murid terus berdatangan, terutama soal kewajiban membeli seragam dari koperasi sekolah dengan harga yang dianggap tidak wajar. Banyak yang merasa tidak memiliki alternatif lain.
“Dari laporan yang kami terima, ada harga seragam yang jelas-jelas tidak masuk akal. Ini bukan soal bisnis, tapi soal keadilan bagi orang tua. Kami tidak ingin ada koperasi yang menetapkan harga seenaknya,” kata Novan, Senin (21/7/2025).
Dalam rapat itu, Novan menekankan pentingnya aturan yang bisa mengendalikan harga seragam agar tidak memberatkan masyarakat. Sebab menurutnya penetapan standar harga hanyalah solusi jangka pendek.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu mulai memikirkan langkah konkret seperti subsidi langsung.
“Untuk ke depan, idealnya ada bantuan dari pemerintah, terutama untuk seragam batik dan olahraga yang wajib digunakan. Tahun 2026 harus mulai disiapkan,” ujarnya.
Novan juga menyoroti bahwa keluhan orang tua tidak hanya berhenti pada seragam. Ada juga pungutan lain yang menjadi sorotan karena minimnya penjelasan.
“Banyak juga yang mengadu soal biaya tambahan, seperti tes IQ, psikotes, sampai asuransi. Sayangnya, itu sering kali tidak dijelaskan dengan transparan, sehingga menimbulkan kebingungan dan rasa tidak nyaman,” jelasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
