Kosmopolitan.id, Samarinda – Monopolisasi koperasi sekolah dalam mengatur kebutuhan siswa di Samarinda kembali menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia menilai koperasi selama ini menguasai penyediaan seragam, atribut sekolah, hingga pungutan tambahan tanpa adanya kontrol yang jelas, sehingga memberatkan orang tua siswa.
“Masalah utama bukan hanya soal biaya yang mahal, tapi sistemnya sudah seperti monopoli. Orang tua tidak diberi kebebasan memilih, semuanya diwajibkan lewat koperasi,” ujar Anhar Selasa (22/7/2025).
Menurutnya, persoalan ini sebenarnya sudah lama dirasakan masyarakat namun penanganannya sangat lambat. Ia menyesalkan belum adanya cetak biru pendidikan yang mengatur kejelasan tata kelola biaya sekolah secara transparan dan adil.
“Pendidikan itu sektor vital, harusnya anggaran dan pengelolaannya jelas, bukan hanya sekadar proyek proyek pencitraan yang tidak menyelesaikan masalah,” jelasnya.
Anhar juga menegaskan bahwa saat pembahasan anggaran, pemerintah daerah semestinya mengalokasikan dana khusus untuk meringankan beban biaya siswa, terutama bagi yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Seharusnya, ada anggaran yang bisa menanggung biaya seragam agar tidak menjadi beban tambahan untuk keluarga miskin,” tambahnya.
Meski kritis, Anhar memberikan apresiasi kepada Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, yang selalu hadir langsung dalam rapat bersama DPRD dan terbuka untuk berdialog.
“Ini penting, supaya persoalan bisa dibicarakan secara langsung dan solusi dapat dicapai,” tutup Anhar. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
