Kosmopolitan.id, Samarinda – Rentetan kasus kekerasan terhadap anak yang mencuat di Samarinda kembali menggugah keprihatinan publik. Bagi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, deretan peristiwa memilukan itu menunjukkan betapa rapuhnya sistem perlindungan anak di daerah ini.
Menurut Puji, akar persoalannya tidak hanya terletak pada kasus kekerasannya semata, melainkan juga pada struktur perlindungan sosial yang belum memadai. Ia menyoroti minimnya fasilitas dan lemahnya kewenangan pemerintah kota dalam membangun sistem perlindungan yang layak.
“Anak-anak yang punya kebutuhan khusus tidak seharusnya ditempatkan di panti umum, tapi kita tidak punya panti yang memang didesain untuk mereka. Ini persoalan yang sudah lama,” ujarnya.
Puji mengungkapkan, sebagian besar panti asuhan yang beroperasi di Samarinda merupakan milik swasta. Hal itu membuat pemerintah kota hanya bisa menjalankan fungsi pembinaan tanpa bisa melakukan intervensi menyeluruh, apalagi dalam hal pengelolaan internal dan penerimaan anak.
Ia mencontohkan kasus seorang ibu yang nekat menitipkan anaknya ke panti, meskipun pihak pengelola sudah menolak berkali-kali. Kondisi itu memperlihatkan bahwa masyarakat, terutama yang berada dalam situasi krisis, tidak punya banyak pilihan.
“Kadang orang tua sudah bingung mau ke mana. Akhirnya mereka memaksa menitipkan anak, padahal panti itu bukan tempat yang sesuai. Tapi kota juga tak bisa berbuat banyak, karena kewenangan membangun rumah aman itu ada di provinsi,” jelasnya.
Puji menyebutkan bahwa keinginan untuk membangun rumah singgah atau panti khusus anak sudah ada sejak lama. Namun, terbentur oleh regulasi dan keterbatasan anggaran. Pemerintah kota, dalam hal ini, hanya punya peran terbatas.
“Kita ingin punya rumah aman. Tapi karena ini ranah provinsi, maka kota tidak bisa jalan sendiri,” katanya.Meski begitu, DPRD tetap berupaya menjalankan fungsinya. Ia menegaskan bahwa Komisi IV telah mendorong hadirnya perda perlindungan anak serta mendesak peningkatan anggaran bagi dinas-dinas terkait seperti DP2PA dan DP2KB. Ia menyesalkan bahwa anggaran untuk kedua dinas tersebut masih jauh dari ideal, padahal mereka berada di garis depan dalam menangani isu sosial anak.
Tak hanya menyoal infrastruktur, Sri Puji juga menekankan pentingnya membangun ketahanan keluarga. Ia menilai bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap anak bermula dari tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya literasi pengasuhan.
“Kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan cuma soal kekerasannya. Ini soal kemiskinan, soal ketidaktahuan. Banyak orang tua yang bahkan tak tahu harus minta tolong ke mana,” ujar legislator perempuan itu.
Ia pun menutup dengan dorongan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap fakta-fakta di lapangan. Menurutnya, setiap kasus kekerasan anak yang mencuat harus dijadikan momen untuk membenahi sistem dari hulu.
“Jangan ditutup-tutupi. Semakin kita buka, semakin kuat juga tekanan publik untuk menghadirkan panti anak yang betul-betul layak. Bukan hanya untuk Samarinda, tapi juga untuk daerah-daerah lain di Kaltim,” pungkasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
