Kosmopolitan.id, Samarinda – Kota besar bukan jaminan bebas dari masalah kekurangan tenaga pendidik. Samarinda, pusat pemerintahan Kalimantan Timur, justru menunjukkan gejala krisis yang tak kalah pelik dengan daerah-daerah pelosok.
Persoalan utama bukan lagi semata jumlah guru yang menipis akibat pensiun tiap tahun, melainkan tersendatnya proses regenerasi akibat birokrasi rekrutmen yang tersentral di tingkat provinsi. Akibatnya, kebutuhan mendesak di sekolah-sekolah kerap tak tertangani dengan cepat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menilai bahwa model pengelolaan tenaga pendidik saat ini terlalu bergantung pada keputusan di luar kota. Hal itu menyulitkan pemerintah kota untuk merespons secara taktis kebutuhan yang muncul di lapangan.
“Selama rekrutmen tetap dikendalikan oleh BPSDM provinsi, maka kota tidak punya ruang cukup untuk mempercepat pengisian formasi. Kita ini hanya bisa mengusulkan, tapi tidak bisa menentukan,” ujar Novan. Ia menyayangkan lambannya kebijakan lintas lembaga dalam merespons kekurangan guru yang terjadi setiap tahun. Bagi Novan, pemetaan kebutuhan yang dilakukan daerah akan sia-sia jika proses penetapan formasi dan seleksi tetap bergantung pada waktu dan skema yang ditentukan pusat.
Di lapangan, efeknya terasa nyata. Sejumlah sekolah kesulitan menjalankan proses belajar-mengajar secara ideal. Rasio guru dan murid menjadi timpang, sementara beban administrasi pun meningkat. Ketergantungan pada sistem yang tersentral tanpa fleksibilitas lokal menjadi akar masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Tanpa perubahan pola pengelolaan, kota sekalipun tetap rentan terjebak dalam krisis pendidikan.
“Selama kota tidak diberi kewenangan penuh untuk merekrut tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan riil, maka kekurangan guru akan terus jadi masalah menahun,” tegas Novan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuryadin, juga mengungkapkan bahwa kewenangan yang terbatas menjadi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan guru. Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi seharusnya lebih terbuka dan responsif, mengingat dinamika pendidikan tidak bisa ditunda atau diatur berdasarkan jadwal rekrutmen yang kaku.
Meski terus mengajukan formasi, realisasi yang diterima Samarinda kerap tidak sesuai dengan jumlah dan bidang yang dibutuhkan. Hal ini membuat beberapa sekolah harus mencari jalan tengah, seperti menambah jam mengajar guru yang ada, atau memanfaatkan tenaga honorer.
“Kami menyusun data kebutuhan tiap tahun, tapi pelaksanaan rekrutmennya bukan tanggung jawab kami. Itu ditangani penuh oleh provinsi,” pungkas Asli. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
