Kosmopolitan.id, Samarinda – Ketertiban administrasi kependudukan masih menjadi tantangan besar yang menghambat upaya pemerataan bantuan sosial di Kota Samarinda. Kondisi ini bukan hanya soal teknis pendataan, tetapi mencerminkan persoalan lebih dalam: kurangnya kesadaran warga terhadap pentingnya dokumen identitas yang sah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyayangkan masih banyaknya warga yang belum mengurus dokumen kependudukan secara lengkap, meski kebutuhan akan bantuan sosial terus meningkat.
“Masih banyak masyarakat yang belum tercatat dengan baik, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan. Tanpa data yang akurat, distribusi program tidak bisa maksimal,” ujar Puji.
Ia menilai, persoalan ini bukan semata-mata karena keterbatasan sistem dari pemerintah, melainkan juga disebabkan oleh rendahnya inisiatif masyarakat dalam mengurus dokumen dasar seperti KTP dan KK.
“Kesadaran warga masih rendah. Biasanya mereka baru datang ke Disdukcapil saat ada bantuan atau mendadak butuh layanan. Ini jadi masalah,” tegasnya.
Menurutnya, dokumen kependudukan seharusnya dipahami sebagai kunci akses terhadap layanan dasar. Tanpa itu, hak atas pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial bisa terlewat.
Puji mengungkapkan, pihaknya di Komisi IV terus mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk lebih aktif turun ke lapangan, menjangkau masyarakat di wilayah dengan kepadatan administrasi yang rendah.
Namun, ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat itu sendiri. “Ini soal kesadaran kolektif. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Warga harus turut aktif mengurus dan menjaga keabsahan dokumennya,” katanya.
Untuk itu, Komisi IV berkomitmen menguatkan edukasi ke masyarakat. Bukan hanya lewat sosialisasi satu arah, tapi juga dengan pendekatan berbasis komunitas agar pemahaman tentang pentingnya administrasi kependudukan bisa lebih membumi.
“Kalau datanya rapi, perencanaan pembangunan jadi lebih terukur. Bantuan pun bisa diberikan secara adil. Ini bukan hanya soal sistem, tapi soal keadilan sosial yang kita perjuangkan bersama,” ucapnya.
Ia berharap perbaikan data kependudukan bisa menjadi fondasi awal untuk menciptakan tata kelola sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.
“Pembangunan itu dimulai dari hal paling dasar: data yang benar dan warga yang sadar. Kalau dua itu kuat, kota ini bisa lebih baik untuk semua,” pungkas Puji. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
