Kosmopolitan.id, Samarinda – Belum lama ini Pemkot Samarinda sedang intens membahas rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Samarinda. Ide ini memang belum pernah ada, sehingga memiliki sejumlah tantangan serta hambatan yang perlu dilengkapi.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menyampaikan bahwa wacana pengolahan sampah menjadi energi memang penting untuk jangka panjang, namun upaya ke arah sana harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Kalau bicara ide, tentu bagus. Tapi pelaksanaannya memang harus menyesuaikan syarat minimal operasional PLTSa,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa jumlah sampah harian Samarinda baru menyentuh 610 ton per hari, sedangkan standar minimal agar PLTSa bisa berjalan adalah 1.000 ton per hari. Ketimpangan ini, menurut Deni, tak bisa diselesaikan hanya dengan wacana, melainkan perlu langkah konkret yang terukur.
Mewakili fungsi pengawasan di DPRD, Deni menggarisbawahi perlunya terobosan seperti kerja sama lintas wilayah. Ia menyebut Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai mitra potensial yang bisa diajak menggabungkan pasokan sampah.
“Kalau Kukar bisa diajak kerja sama untuk pengiriman sampah, itu bisa menutup kekurangan kita. Tapi tentu ini perlu dibicarakan secara serius dan teknis, bukan sekadar ide di atas kertas,” tegasnya.
Selain itu, Deni menekankan pentingnya keterlibatan pihak swasta atau investor yang telah berpengalaman di bidang teknologi pengolahan sampah. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama bergantung pada sikap Pemkot dalam membuka ruang diskusi.
“Sudah banyak pihak ketiga yang punya pengalaman membangun PLTSa. Tinggal bagaimana Pemkot Samarinda bersikap terbuka dan tidak kaku dalam skema yang mereka tawarkan,” jelasnya.
Menurut Deni, target operasional PLTSa pada 2026 masih memungkinkan, asalkan perencanaan mulai diarahkan secara konkret sejak sekarang. Ia pun mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk tidak sekadar menunggu, tetapi aktif menjajaki model-model pengelolaan sampah yang lebih aplikatif.
“Kami di DPRD tentu mendukung. Tapi kalau sampai 2026 mau jalan, ya persiapan harus dimulai dari sekarang, bukan menunggu kondisi ideal,” pungkasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
