Kosmopolitan.id, Samarinda – Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 menjadi momentum bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) untuk memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan yang aman dan legal.
Kegiatan yang mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera” itu digelar di Atrium Mahakam Utama Big Mall, Samarinda, Sabtu (24/10/2026). Acara dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mewakili Wali Kota Samarinda.
Kepala OJK Kaltimtara, Misran Pasaribu, mengatakan BIK merupakan agenda tahunan OJK untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Meski tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kalimantan Timur terus menunjukkan peningkatan, edukasi tetap diperlukan, terutama untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan.
Salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah pentingnya menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum menggunakan produk atau layanan keuangan.
“Dengan memahami prinsip 2L tadi, kita harapkan masyarakat khususnya di Samarinda ini lebih aware (waspada) lagi, jangan mudah tertipu dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan tapi tidak aman buat mereka,” ujar Misran Pasaribu dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Misran menyebut, OJK masih menerima banyak pengaduan terkait penipuan keuangan, mulai dari investasi bodong hingga kejahatan siber dengan modus love scam. Pelaku biasanya mendekati korban dengan janji hubungan asmara atau pernikahan, kemudian meminta uang dengan alasan usaha yang dijalankan sedang terkendala.
“Hal-hal seperti itu yang ada juga kejadiannya. Diiming-imingi dengan janji dinikahi, lalu minta tolong dibayarkan dulu karena ada usaha yang terhambat,” jelasnya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya pada janji keuntungan instan maupun tawaran yang tidak jelas legalitasnya. OJK juga mengimbau masyarakat memeriksa informasi melalui kanal resmi dan melaporkan dugaan penipuan.
Sementara itu, Sekda Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengatakan perluasan akses keuangan perlu didukung pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Melalui digitalisasi transaksi pemerintah, transparansi anggaran, serta optimalisasi pelayanan publik, kita memangkas birokrasi dan biaya transaksi yang tidak perlu agar setiap rupiah memberikan dampak ekonomi maksimal,” ujarnya.
Neneng menambahkan, efisiensi anggaran tidak sekadar menghemat belanja, tetapi juga memastikan anggaran mencapai sasaran. Menurutnya, pemahaman mengenai keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak. (Redaksi)
