Kosmopolitan.id, Samarinda — Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang seharusnya menjadi momen penting bagi para peserta yang lulus, kini justru tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran. Keputusan ini tak hanya berdampak pada jadwal pelantikan, tetapi juga pada mentalitas para peserta yang telah lama menanti kepastian status mereka.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, mengungkapkan bahwa penundaan ini dipicu oleh permohonan dari 207 instansi pemerintah yang mengajukan penyesuaian jadwal. Alhasil, pelantikan CPNS yang semula direncanakan lebih awal, kini bergeser ke Oktober 2025, sedangkan PPPK tahap pertama baru akan dilaksanakan pada Maret 2026.
Di Samarinda, meski secara anggaran disebut sudah siap, kebijakan pusat tetap menjadi acuan. Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Samlian Noor, mengakui bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengikuti aturan dari BKN.
“Kami sebenarnya sudah menganggarkan, tapi keputusan tetap ada di pusat. Kami hanya bisa mengikuti,” ucapnya.
Samarinda sendiri sebelumnya mengusulkan 100 formasi CPNS, namun hanya 96 peserta yang lulus. Sementara untuk PPPK, dari 2.200 formasi yang diajukan, baru 1.303 orang dinyatakan lolos, terdiri dari 93 tenaga teknis, 179 guru, dan 151 tenaga kesehatan.
Meski begitu, Samlian Noor memastikan proses pemberkasan bagi peserta yang lulus tidak akan diulang, meskipun pelantikannya molor.
“Yang sudah upload pemberkasan tidak akan diulang, ini tinggal menunggu keputusan dari pusat saja,” tukasnya. (Redaksi)
