Kosmopolitan.id, Samarinda – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti ketimpangan sebaran sekolah negeri, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Kondisi ini dinilai menghambat pemerataan akses pendidikan, terutama dalam penerapan sistem domisili pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie menyebut wilayah Kecamatan Samarinda Seberang menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak karena hanya memiliki satu SMP negeri aktif, yakni SMPN 3.
“Kalau bicara domisili, memang wilayah Samarinda Seberang masuk zonanya SMP 3. Tapi karena daya tampung terbatas, anak-anak dari wilayah ini terpaksa masuk ke sekolah di Palaran atau Loa Janan Ilir,” kata Novan, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan penambahan sekolah di wilayah Samarinda Seberang sudah sangat mendesak.
Terlebih dengan sistem domisili, yang menekankan prioritas penerimaan berdasarkan alamat tempat tinggal resmi.
Selain Samarinda Seberang, Novan juga menyinggung kendala serupa di daerah pemilihan (dapil) 5, yakni Kecamatan Samarinda Utara dan Sungai Pinang.
Menurutnya, meskipun jumlah sekolah di wilayah tersebut relatif banyak, jarak tempuh siswa ke sekolah masih menjadi kendala.
“Di Dapil 5, sekolah memang ada, tapi lokasinya berjauhan. Ini jadi tantangan tersendiri, apalagi saat kita ingin menyamaratakan hak akses pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kendala utama dalam pembangunan sekolah baru saat ini adalah keterbatasan lahan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).“Kita harus akui, membangun sekolah itu butuh lahan yang representatif. Tapi juga perlu melihat skala prioritas karena banyak program lain yang juga mendesak,” pungkas Novan. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
