Kosmopolitan.id, Samarinda – Ketimpangan dalam sistem pengadaan kebutuhan sekolah, terutama seragam batik dan pakaian olahraga, kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah orang tua siswa mengeluhkan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan di awal tahun ajaran, terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Masalah klasik ini tak hanya soal harga, tetapi juga soal keterbatasan akses. Tidak seperti seragam putih biru atau seragam pramuka yang bisa dibeli di toko-toko umum, seragam batik dan olahraga hanya bisa didapatkan di koperasi sekolah karena desainnya yang berbeda-beda di tiap satuan pendidikan.
Di tengah kondisi ini, muncul desakan agar Pemerintah Kota Samarinda turut menanggung biaya seragam bagi siswa dari jalur afirmasi. Namun lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kejelasan aturan agar tidak ada lagi koperasi sekolah yang menjual kebutuhan siswa di luar batas kewajaran.
Tak jarang, orang tua juga dibebani pembelian barang tambahan seperti sampul rapor, tes psikologi hingga asuransi, yang belum tentu relevan dengan kebutuhan siswa apalagi bila perlindungan kesehatan sudah ditanggung BPJS.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa tanpa regulasi, koperasi sekolah bisa menetapkan harga sesuka hati. Ia mendorong agar ada panduan operasional yang jelas agar sekolah tidak mengambil kebijakan sepihak.
“Kalau ada regulasi, orang tua tidak segan menyampaikan keluhan. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan DPRD terhadap langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang menyusun aturan baru terkait harga dan skema subsidi kebutuhan sekolah. Namun, harapannya jelas: seragam yang tidak tersedia secara umum di luar sekolah harus menjadi prioritas utama.
“Bila memungkinkan, seragam batik dan olahraga untuk siswa jalur afirmasi bisa dicover penuh oleh pemerintah. Ini akan sangat meringankan. Sementara siswa lain bisa kita bahas dalam pembahasan anggaran berikutnya,” kata Novan.
Isu ini kembali membuka diskusi lebih luas tentang urgensi perombakan sistem koperasi sekolah yang selama ini belum diawasi secara menyeluruh. Jika tidak, praktik pembebanan biaya yang tidak transparan akan terus berulang tiap tahun ajaran baru. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
