Kosmopolitan.id, Samarinda – Keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran gas bersubsidi tersebut agar tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, harga jual gas elpiji 3 kg di lapangan kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan tembus hingga Rp40 ribu per tabung. Padahal, gas bersubsidi itu diperuntukkan khusus bagi warga kurang mampu.
“Ini perlu diawasi ketat. Gas melon sebenarnya untuk orang tidak mampu. Malahan saya dengar ada orang kaya yang pakai juga,” ujar Adnan.
Ia menilai, lemahnya pengawasan terhadap penyaluran gas elpiji menyebabkan banyak warga mampu justru menggunakan subsidi tersebut, sementara masyarakat prasejahtera justru kesulitan mendapatkan gas.
Akibatnya, terjadi ketimpangan distribusi dan ketersediaan gas pun seringkali menjadi langka di pasaran.
“Saya rasa ini perlu memanggil pihak pendistribusi, karena mereka yang menyalurkan,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa gas elpiji merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, sehingga jika ada temuan pelanggaran atau permainan harga, pemerintah daerah harus memberikan sanksi tegas, termasuk mencabut izin distribusi.
“Jika ada temuan, saya rasa harus ditindak. Cabut saja izin distributor kalau ketahuan nakal,” tegasnya.
Untuk memastikan program subsidi tepat sasaran, Adnan mendorong pembentukan regulasi khusus yang mengatur kriteria penerima elpiji 3 kg.
Ia juga mengusulkan dibentuknya tim pengawas independen yang bertugas memastikan gas bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
“Makanya saya menyarankan bentuk tim pengawas. Jadi penyaluran bisa diawasi ketat, karena gas bersubsidi memang diperuntukan bagi orang miskin,” tutupnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
