Kosmopolitan.id, Samarinda – Ketimpangan biaya perlengkapan sekolah kembali mencuat ke permukaan. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti beban yang masih harus ditanggung orang tua siswa, terutama dari kalangan tidak mampu, untuk pengadaan seragam batik dan pakaian olahraga.
Novan menilai bahwa dua jenis seragam tersebut seharusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, sebab tidak tersedia secara umum di pasaran. Setiap sekolah memiliki desain dan corak sendiri, sehingga tidak memungkinkan orang tua untuk membelinya di luar koperasi sekolah.
“Orang tua bisa saja mencari seragam putih biru atau pramuka di luar. Tapi batik dan olahraga tidak bisa karena motif dan logonya spesifik. Ini jadi beban bagi mereka yang ekonominya terbatas,” ujar Novan.
Ia juga menyinggung soal praktik penjualan perlengkapan sekolah lain yang dinilai tidak terlalu mendesak. Sejumlah sekolah, kata dia, masih memaksakan pembelian item seperti sampul rapor, tes psikologi hingga asuransi, meski layanan kesehatan sudah ditanggung oleh BPJS.
Lebih dari itu, Novan menilai belum adanya standarisasi harga di koperasi sekolah membuka celah terjadinya ketidakadilan. Harga antar sekolah bisa berbeda jauh, padahal barang yang dijual cenderung serupa. Kondisi ini menurutnya bisa menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan dari orang tua.
“Koperasi sekolah bukan tempat cari untung. Kalau tidak ada pengawasan atau acuan harga, bisa menimbulkan masalah,” katanya tegas.
Untuk mencegah hal itu terus berlanjut, Novan mendorong percepatan penyusunan regulasi yang bisa menjadi pegangan semua sekolah. Ia menilai peraturan yang tegas akan memberi ruang bagi orang tua menyampaikan keluhan tanpa rasa sungkan.
Dukungan pun ia sampaikan terhadap langkah awal yang kini tengah dirancang Dinas Pendidikan, yakni skema subsidi pengadaan seragam bagi siswa jalur afirmasi. Menurutnya, bantuan tersebut akan sangat berarti untuk meringankan beban keluarga kurang mampu.
“Paling tidak, dua seragam utama seperti batik dan olahraga itu dulu yang dicover pemerintah. Kalau ini bisa terealisasi, tentu akan terasa dampaknya. Untuk siswa lainnya bisa menyusul sesuai kemampuan anggaran,” pungkasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
