Kosmopolitan.id, Samarinda – Dugaan beras palsu yang sempat menggemparkan sejumlah daerah di Indonesia turut menjadi perhatian wakil rakyat di Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Muhammad Rudi, menilai pentingnya kewaspadaan meski hingga kini belum ditemukan kasus serupa di wilayahnya.
Menurut Rudi, distribusi beras di Samarinda masih berjalan normal dan belum menunjukkan adanya gejala penyimpangan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa. Ia menyebut, belum ada laporan resmi dari masyarakat maupun instansi terkait mengenai peredaran beras palsu di Kota Tepian.
“Belum ada laporan, tidak ada gejolak di lapangan. Bisa jadi karena peredaran beras di sini masih terkendali dan tidak sebesar daerah lain seperti di Jawa,” ucap Rudi belum lama ini. Namun, ia menegaskan, jika sewaktu-waktu ditemukan indikasi beras palsu, pihaknya tidak akan tinggal diam. Komisi II DPRD Samarinda disebutnya siap melakukan langkah cepat, termasuk menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor.
“Kalau ada dugaan kuat soal itu, kami pasti turun. Kita tidak akan kompromi kalau sudah menyangkut kebutuhan pokok masyarakat,” tegas Rudi.Lebih lanjut, Rudi mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis agar segera melakukan evaluasi di lapangan. Langkah ini penting, katanya, untuk memastikan rantai distribusi beras tetap bersih dan tidak tercampur praktik curang yang merugikan konsumen.
“Kami harap OPD juga gerak cepat. Ini bukan hanya soal pangan, tapi soal kepercayaan publik. Masyarakat tidak boleh dibuat ragu setiap kali membeli beras,” ujarnya.
Rudi juga menyebut praktik oplosan beras sebagai tindakan curang yang harus ditindak tegas. Menurutnya, pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan dari sisi ekonomi, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan.
Ia pun mendorong agar sistem pengawasan terhadap distribusi pangan terus diperkuat, terutama untuk produk-produk strategis seperti beras.
“Beras itu makanan pokok, semua orang konsumsi. Kalau sampai beredar barang palsu, kerugiannya besar sekali. Maka dari itu, pengawasan harus ditingkatkan sebelum ada kejadian,” pungkasnya.(ADV/DPRD/SAMARINDA)
