Kosmopolitan.id, Samarinda – Selama dua bulan terakhir, tidak ada perkembangan terkait penertiban Pertamini yang sebelumnya direncanakan oleh Pemkot Samarinda. Padahal sejak 30 April laluPemkot Samarinda telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) wali kota yang melarang penjualan BBM eceran, termasuk Pertamini.
Hal ini pun mengundang protes dari sebagian pelaku usaha, lantaran banyak yang mengandalkan pendapatan dari penjualan BBM ini. Namun perlu diingat sudah ada beberapa warga yang menjadi korban jiwa akibat menjamurnya pertamini di Kota Samarinda.
Dalam upaya tersebut, Pemkot Samarinda kini telah memiliki tim khusus telah dibentuk untuk merumuskan peraturan wali kota (perwali) yang akan menjadi panduan bagi penjualan BBM tersebut. Meskipun bisnis ini tidak dilarang, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Draf perwali telah selesai dirumuskan oleh tim yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), namun hingga kini peraturan tersebut belum disosialisasikan kepada masyarakat.
Tak heran hal ini pun kembali menjadi sorotan pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi. Ia menuntut Pemkot Samarinda segera menertibkan semua bentuk penjualan BBM ilegal, khususnya Pertamini. Menurutnya, Pertamina tidak seharusnya hanya melempar tanggung jawab ke pemerintah. Ia membandingkan penjualan BBM ilegal dengan juru parkir liar dan meminta agar Pertamina dan pemkot tidak saling melempar tanggung jawab.
“Pengetap itu ilegal, tidak ada bedanya dengan jukir liar. Pemerintah dan Pertamina jangan kalah dong,” kata Purwadi, Rabu (31/7/2024).
Purwadi juga menyarankan agar para penjual Pertamini beralih ke bisnis Pertashop yang memiliki aturan jelas. Sekalipun membutuhkan dana besar, pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk memberikan bantuan dan jaminan kepada masyarakat.
Sehingga ia pun kembali menyoroti Pertamina untuk turun tangan membantu masyarakat yang ingin membuka bisnis Pertashop, sehingga ada kontribusi dalam menertibkan usaha ilegal.
“Pertamina jangan hanya lepas tangan dan melempar tanggung jawab kepada pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap keberadaan Pertamini tidak terus berkembang di Kota Samarinda, terutama karena sudah ada korban jiwa akibat kelalaian pengetap dalam menyalurkan BBM.
“Pemerintah jangan kalah dengan bandar pengetap. Meski itu usaha masyarakat, banyak yang terancam keselamatannya,” demikian Purwadi. (Redaksi)
