Kosmopolitan.id, Samarinda – Dugaan permainan kotor dalam proyek Teras Samarinda kian mencuat. Puluhan pekerja yang upahnya belum dibayarkan oleh kontraktor PT Samudera Anugrah Indah Permai (SAIP) kembali mendatangi Kantor DPRD Samarinda, Kamis (27/2/2025), untuk menuntut kejelasan nasib mereka.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mencurigai adanya kerja sama tidak sehat antara kontraktor proyek dengan instansi yang bertanggung jawab atas proyek ini. Ia menilai bahwa ada kemungkinan praktik persengkongkolan yang menghambat penyelesaian pembayaran.
“Saya curiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ini ada persengkongkolan dengan kontraktornya. Jangan-jangan kontraktornya ini orang-orang di lingkungannya juga. Mereka itu takut diungkap, karena selalu dipanggil tidak mau dihadirkan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Politikus PDI Perjuangan ini mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas polemik proyek Teras Samarinda yang menelan anggaran Rp36,9 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini.
“Saya usulkan kepada teman-teman di Komisi III dibentuk pansus saja atau perlu interpelasi panggil wali kota (Andi Harun) juga tidak ada yang salah, karena kebijakannya ini berdampak luas kepada masyarakat buruh,” ucapnya.
Menurutnya, tanggung jawab utama dalam menyelesaikan masalah ini ada pada Wali Kota Samarinda sebagai kepala daerah.
“Wali kota yang paling bertanggung jawab, jangan kerucu-kerucunya. Wali kota kalau pidato hebat, masa menyelesaikan begini nggak bisa,” tandasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
