Kosmopolitan.id, Samarinda – Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat menjadi perhatian di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, namun di sisi lain, dikhawatirkan dapat berdampak pada sektor-sektor krusial seperti pembangunan dan pendidikan.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra menilai bahwa kebijakan tersebut dapat berdampak pada keterbatasan pembangunan di kota ini.
“Kami tidak setuju dengan efisiensi ini. Dengan adanya anggaran kemarin saja, kita anggap tidak mencukupi untuk pembangunan Samarinda,” kata Samri.
Selain itu, ia yang juga menjadi bagian dari anggota Badan Anggaran (Banggar) ini turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menuai kontroversi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, program tersebut sebaiknya dialihkan ke sektor pendidikan yang lebih dibutuhkan masyarakat. Terlebih lagi, aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa pendidikan gratis menjadi prioritas utama bagi mereka, bukan makan gratis.
“Mereka butuhnya pendidikan gratis, bukan makan gratis. Saya sepakat kalau itu (makan gratis) dialihkan ke pendidikan gratis. Kalau makan gratis ini masih kontroversi. Apalagi dengan nilai Rp10 ribu-Rp15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi tidak gizinya?,” tanyanya.
Samri menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya dilakukan secara selektif dan tidak mengorbankan sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar tetap mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan di Samarinda. “Adanya efisiensi anggaran justru otomatis ada pengurangan dan akhirnya kita menjadi kesulitan dalam merencanakan pembangunan,” pungkasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
