Kosmopolitan.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi menegaskan pentingnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Pendidik. Menurutnya, aturan ini harus mampu membedakan antara tindakan disiplin yang dilakukan guru dan kekerasan terhadap siswa.
“Guru itu tidak serta-merta melakukan tindak kekerasan, dalam tanda petik. Tidak ada guru yang bekerja dengan niat menyakiti siswanya,” ujar Ismail.
Sebagai seorang pendidik yang telah mengajar sejak 2006 di berbagai jenjang pendidikan, termasuk SMP, MTs, SMA, SMK, perguruan tinggi, hingga balai rehabilitasi narkoba, dirinya sendiri tentu memahami dinamika yang terjadi di dalam kelas.
Menurutnya, tindakan tegas guru sering kali terjadi setelah berbagai upaya pendekatan telah dilakukan.
Ia mencontohkan bahwa banyak siswa yang terus mengulangi kesalahan meskipun sudah berkali-kali ditegur dengan cara yang lebih lembut.
“Sudah ditegur dengan halus, orang tuanya bahkan dipanggil tapi masih diulangi. Akhirnya, setelah berulang, muncul dalam tanda petik disebut ‘kekerasan’,” jelasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jni menilai bahwa regulasi yang sedang dikaji harus memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi guru dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.
Sebab meskipun telah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hukum bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, banyak guru merasa perlindungan yang diberikan masih belum optimal.
Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tidak ada lagi kasus di mana tindakan disiplin guru langsung dianggap sebagai kekerasan tanpa melihat konteks yang lebih luas.
“Perdanya sudah ada, tapi sayangnya kemudian para guru ini belum tahu dan belum paham,” tandasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
