Kosmopolitan.id, Samarinda – Maraknya praktik doxing atau penyebaran data pribadi tanpa izin di ruang digital menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Tindakan ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra menegaskan bahwa doxing adalah ancaman nyata terhadap ruang publik yang seharusnya terbuka dan demokratis.
“Ini adalah intimidasi langsung yang membungkam ruang publik dan membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat,” kata Samri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan bahwa serangan terhadap pengkritik tidak selalu dalam bentuk verbal di media sosial, melainkan juga menyasar privasi melalui penyebaran data pribadi.
Sehingga menurutnya, pola ini semakin mengikis rasa aman masyarakat di ruang digital.
“Setiap ada kritik, tak lama kemudian muncul upaya pembungkaman. Entah lewat narasi negatif atau penyebaran data pribadi dan ini harus dihentikan,” tegasnya.
Kendati demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendesak aparat penegak hukum agar lebih serius menangani kasus doxing, karena persoalan ini menyangkut hak konstitusional warga negara untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.
“Menjaga ruang digital yang sehat dan bebas intimidasi adalah bagian dari perlindungan terhadap demokrasi itu sendiri,” pungkasnya. (ADV/DPRDSAMARINDA)
