Kosmopolitan.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh.
Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada pendataan, tetapi juga memberikan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan kepada para korban.
“Jangan sampai kasusnya banyak tapi tidak diselesaikan. Itu bisa menjadi bom waktu,” kata Puji.’
Menurutnya, regulasi dan sistem yang telah tersedia saat ini belum cukup apabila masyarakat tidak diberikan edukasi yang memadai.
Sebab ia menilai pemahaman publik sangat penting agar perlindungan yang diatur dalam kebijakan bisa diimplementasikan secara efektif.
“Regulasi sudah ada, sistem sudah berjalan, tapi kalau masyarakat tidak teredukasi, tetap tidak akan efektif,” katanya.
Pendekatan yang dilakukan pun harus komprehensif, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga pengembangan kelembagaan yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.
“Masyarakat harus berani melapor, sehingga kasusnya dapat diungkap dan yang paling penting diselesaikan,” lanjutnya.
Ia mengingatkan, tingginya angka laporan tidak serta-merta menunjukkan lonjakan kasus, namun justru dapat diartikan sebagai peningkatan kesadaran dan keberanian masyarakat dalam melapor.
Hingga Maret 2025, tercatat sebanyak 50 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kota Samarinda.
Di sisi lain, Puji turut menyoroti kondisi rumah aman yang dikelola UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Menurutnya, fasilitas tersebut masih jauh dari standar ideal sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban.
“Idealnya rumah aman berada di lingkungan yang steril, bahkan ada komisaris seperti rumah sakit. Akses terhadap layanan juga harus tersedia agar korban bisa mendapat pendampingan dan rehabilitasi secara menyeluruh,” tutup Politikus Partai Demokrat ini. (ADV/DPRDSAMARINDA)
