Kosmopolitan.id, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda didorong untuk lebih mengutamakan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan setelah munculnya polemik pembayaran upah pekerja dalam proyek Teras Samarinda Tahap I.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah menegaskan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Menurutnya, kontraktor dari luar daerah yang tidak bertanggung jawab terhadap hak pekerja seharusnya tidak lagi diberi kesempatan mengelola proyek di Samarinda.
“Kalau ada kontraktor lokal yang mampu, lebih baik mereka yang diberdayakan,” ujar Andriansyah.
Pernyataan ini merespons kasus keterlambatan pembayaran upah pekerja yang diduga melibatkan kontraktor asal Jakarta. Perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek ini, PT Samudra Anugrah Indah Permai, dinilai tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap para pekerja.
Andriansyah mendesak agar kontraktor tersebut dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) sebagai langkah tegas untuk mencegah permasalahan serupa di masa mendatang.
Ia berharap, dengan memperkuat peran kontraktor lokal, proyek-proyek pembangunan di Samarinda dapat berjalan lebih lancar serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Menurut saya, lebih baik perkaya saja kontraktor lokal ke depannya,” tandasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
