Kosmopolitan.id, Samarinda – Keberadaan Sekolah Rakyat (SR) yang rencananya dibangun pada lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di awasan Stadion Palaran, mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar menilai konsep sekolah tersebut tidak relevan jika diterapkan di kota dengan status ibu kota provinsi dan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp5 triliun.
Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut seharusnya menyasar wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang benar-benar memprihatinkan, bukan di kota yang telah dinilai memenuhi standar kelayakan hidup.
“SR itu kan diperuntukkan untuk masyarakat miskin ekstrem. Kan lucu, karena sebelumnya pemerintah menyebut angka pengangguran menurun, kemiskinan ekstrem hampir tidak ada,” ujar Anhar.
Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa tugas pemerintah bukan menciptakan pembedaan melalui sekolah khusus, tetapi menyamaratakan kualitas pendidikan di seluruh sekolah, baik dari segi infrastruktur, kurikulum, maupun fasilitas.
“Harusnya SR dibangun di daerah yang betul-betul membutuhkan. Kalau di Samarinda, harus dikaji dulu’,” kritiknya.
Anhar berharap Pemkot Samarinda tidak hanya mengejar pencitraan lewat program-program populis, tetapi benar-benar memperkuat sistem pendidikan yang merata.
“Semua masyarakat berhak dapat pendidikan yang setara, jangan sampai ada yang merasa sekolahnya bukan untuk rakyat,” tutupnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
