Kosmopolitan.id, Samarinda – Tingginya risiko bencana alam seperti banjir dan longsor di Samarinda belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan di lapangan. Lemahnya mitigasi di tingkat kecamatan mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda, terutama terkait minimnya keterlibatan BPBD dalam pembinaan langsung ke masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat peranannya langsung di tingkat kecamatan. Ia menilai, kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dibangun sejak dini dari wilayah paling dasar.
Deni menekankan bahwa langkah antisipasi tidak bisa hanya bergantung pada penanganan saat bencana sudah terjadi. Menurutnya, perlu ada pola sistematis yang dimulai dari pembekalan hingga ketersediaan sarana di setiap kecamatan.
“BPBD jangan menunggu kejadian besar. Mereka harus aktif memberikan edukasi dan simulasi penanggulangan bencana ke warga di tiap kecamatan,” tegas Deni.
Ia mengakui, masih banyak wilayah di Samarinda yang belum memiliki perlengkapan dan fasilitas tanggap darurat yang memadai. Padahal, kata dia, Samarinda memiliki potensi bencana seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi hampir setiap tahun.
“Ini soal kesiapan wilayah menghadapi kejadian tak terduga. Sebab bencana tidak bisa diprediksi, maka kita harus siapkan masyarakat dan perangkatnya lebih awal,” tambahnya.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti minimnya dukungan anggaran terhadap upaya-upaya mitigasi yang dilakukan BPBD. Karena itu, menurut Deni, perlu ada evaluasi dan penyesuaian agar perencanaan pencegahan bisa berjalan lebih maksimal.
“Kita dorong agar program mitigasi tidak hanya menjadi wacana. Harus ada anggaran yang jelas, dan BPBD perlu menjangkau lebih banyak titik rawan,” jelasnya.
Deni menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya membangun sistem penanganan bencana yang utuh. Tidak hanya saat kejadian berlangsung, tetapi juga dalam fase pencegahan dan pemulihan.
“Banjir sudah sering terjadi, bahkan sampai merenggut korban jiwa. Jangan sampai kita terus-terusan lengah. Penanganan bencana harus menyeluruh dan terstruktur sejak dari tingkat kecamatan,” pungkasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
