Kosmopolitan.id, Samarinda – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Samarinda pada Kamis (27/2/2025) berlangsung dalam suasana tegang. Agenda yang bertujuan membahas penyelesaian pembayaran gaji pekerja Teras Samarinda ini sempat diwarnai adu argumen antar peserta rapat.
Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti, juga turut menjadi perhatian. Ini merupakan kali ketiga DPRD menggelar RDP terkait masalah tersebut, namun kesimpulan terkait pembayaran hak bagi 84 pekerja Teras Samarinda masih belum ditemukan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengaku pertama kali mengetahui insiden ini dari kepala daerah lain saat sedang menjalankan retreat di Magelang. Setelah melihat video rapat yang beredar di media sosial, ia langsung berkoordinasi dengan pejabat terkait di Samarinda untuk memastikan situasi.
“Yang kami sayangkan adalah adanya tindakan emosional dan ucapan yang kurang pantas dalam forum resmi tersebut. Seharusnya rapat menjadi ruang diskusi yang produktif untuk mencari solusi,” ujar Andi Harun, Senin (3/3/2025).
Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat dalam sebuah forum adalah hal wajar, namun penyelesaiannya harus tetap dilakukan secara dewasa dan terhormat.
“Hati boleh panas, tapi solusi harus dicari dengan kepala dingin. Apalagi ini rapat resmi di lembaga DPRD,” tambahnya.
Terkait substansi persoalan yang dibahas, Andi Harun memastikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya menyelesaikan pembayaran upah pekerja Teras Samarinda. Ia memahami jika ada pihak yang merasa prosesnya berjalan lambat, sehingga memilih menyampaikan aspirasi melalui DPRD.
“Pemerintah berkomitmen memastikan hak para pekerja dipenuhi. Kami ingin proses ini selesai dengan cara yang adil bagi semua pihak,” katanya.
Sementara itu, terkait ketidakhadiran Desy Damayanti dalam beberapa kali RDP, Andi Harun menjelaskan bahwa alasan tersebut murni terkait kondisi kesehatan. Desy disebut tengah menjalani pengobatan rutin dua kali sebulan dan disarankan menghindari tekanan berat.
“Saya izinkan beliau tidak hadir karena kesehatannya memang perlu dijaga. Saya tidak mau itu malah memperparah kondisinya,” jelas Andi Harun.
Meski demikian, ia memastikan bahwa koordinasi tetap berjalan dan proses verifikasi maupun validasi terkait pembayaran upah akan dilakukan secara menyeluruh.
“Penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya emosional, tapi harus objektif. Saya pastikan, tidak boleh ada pekerja—terlebih yang terlibat dalam kegiatan pemerintah—yang haknya tidak dibayarkan,” pungkasnya. (Redaksi)
