Kosmopolitan.id, Samarinda – Keterlambatan penyaluran bantuan saat bencana tak sekadar berdampak pada logistik, tapi bisa berkembang menjadi krisis kemanusiaan.
Kekhawatiran ini mendorong munculnya inisiatif menjadikan Samarinda sebagai pusat logistik bencana bagi seluruh Kalimantan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menekankan bahwa setiap menit dalam situasi bencana sangat menentukan. Tanpa kesiapan gudang penyimpanan bantuan, korban bencana berisiko menghadapi kelaparan, kekurangan air bersih, serta layanan kesehatan yang tertunda.
“Ini bukan hanya soal bantuan datang cepat atau lambat, tapi soal nyawa. Saat bencana terjadi, kebutuhan dasar manusia harus dijamin dalam waktu sesingkat mungkin,” ujarnya.
Situasi ini, menurut Rohim, sudah menjadi peringatan di berbagai kejadian bencana sebelumnya di Indonesia. Banyak wilayah terdampak harus menunggu lama karena logistik datang dari luar pulau atau harus melalui proses distribusi yang panjang.
Karena itulah, DPRD Samarinda membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendorong pemerintah pusat khususnya BNPB, agar menetapkan Samarinda sebagai pusat logistik bencana regional. Tujuannya bukan hanya efisiensi, tapi sebagai upaya nyata mencegah potensi krisis kemanusiaan di masa depan.
“Kalau kita sudah tahu Kalimantan punya potensi bencana, baik banjir, longsor, atau kebakaran hutan. Maka tanggung jawab kita adalah memastikan masyarakat tidak dibiarkan menunggu bantuan dalam kondisi kritis,” tegas Rohim.
Wilayah Palaran dinilai sebagai lokasi paling ideal. Selain memiliki lahan yang luas dan terhubung langsung ke jalur tol, kawasan ini juga relatif aman dari banjir besar yang kerap terjadi di pusat kota.
Lebih dari itu, Samarinda sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara juga memiliki tanggung jawab lebih besar dalam membangun sistem respons bencana yang kuat. Infrastruktur logistik yang andal menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem ketahanan sipil yang modern.
“Ini bukan proyek kota. Ini soal kesiapan regional menghadapi kondisi darurat kemanusiaan. Jangan tunggu keadaan memaksa kita bertindak,” pungkasnya. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
