Kosmopolitan.id, Samarinda – Pemerintah pusat mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal bagi setiap daerah.
Di Kota Samarinda, sebanyak 59 koperasi telah terbentuk hingga Mei 2025.
Meski demikian, keberadaan koperasi di tingkat kelurahan ini dinilai perlu didorong agar tidak sebatas administratif, melainkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan pusat dengan struktur pemerintahan dan karakteristik daerah.
Menurutnya, koperasi kelurahan tetap harus berpijak pada kepentingan lokal.
“Di sini (jadinya) koperasi kelurahan. Tetap kaitannya dengan kebijakan pusat harus disesuaikan dengan kepentingan daerah. Dan itu memang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kekhawatiran soal potensi tumpang tindih antara program Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang telah lebih dulu ada. Namun, selama diarahkan dengan tepat, dua model usaha itu bisa berjalan bersamaan.
Karena itu, ia mengingatkan agar koperasi tak hanya menjadi simbol administrasi belaka, tetapi harus disertai dengan pengawasan dan pendampingan agar benar-benar berdampak pada penguatan ekonomi warga.
“Lebih banyak usaha-usaha di desa itu malah lebih bagus. Tergantung bagaimana sistemnya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa lepas tangan,” pungkas Joha. (ADV/DPRD/SAMARINDA)
