Kosmopolitan.id, Samarinda – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI terus mendorong upaya pemerataan pendidikan inklusif dengan membangun Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.
Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang turut dalam inisiasi ini, dengan Kota Samarinda ditetapkan sebagai lokasi pertama di wilayah tersebut yang dinyatakan siap untuk memulai pembangunan.
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Timur, Andi Muhammad Ishak, menjelaskan bahwa dari lima wilayah yang diusulkan sebagai calon lokasi, Samarinda menjadi satu-satunya yang lolos evaluasi dari Kemensos.
Lokasi pembangunan berada di kawasan sekitar Stadion Utama Palaran, dan telah dinyatakan siap untuk dimulai.
“Usulan dari daerah lain seperti Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, serta dari provinsi masih dalam tahap persiapan lahan,” ungkap Andi saat ditemui wartawan, Jumat (4/7/2025).
Sejalan dengan pembangunan fisik, Kemensos juga menetapkan Kota Samarinda sebagai daerah percontohan tahap 1B dan 1C. Tiga titik strategis telah disiapkan sebagai tempat awal kegiatan belajar-mengajar, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim di Samarinda Seberang, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta bekas asrama SMA Negeri 16 di Jalan Perjuangan.
“Untuk tahap awal, direncanakan pembukaan rombongan belajar dari jenjang SD hingga SMA, masing-masing menampung 25 siswa,” jelas Andi.
Kendati ruang kelas SMA Negeri 16 masih digunakan oleh siswa reguler, kegiatan belajar Sekolah Rakyat akan difokuskan di area asrama dengan memanfaatkan fasilitas pendukung seperti lapangan upacara dan laboratorium secara bergilir.
Secara nasional, pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat ditargetkan rampung hingga akhir 2025. Hingga kini, sebanyak 63 lokasi telah siap digunakan, sementara sisanya masih berada dalam tahap perintisan, termasuk Samarinda.
Andi juga menyampaikan bahwa tim dari Kementerian PUPR telah melakukan survei langsung guna memastikan kesiapan infrastruktur. Fasilitas dasar seperti tempat tidur, meja, serta perlengkapan belajar dijamin akan tersedia sebelum proses belajar dimulai.
“Sambil menunggu berita acara dari Kementerian PU, kami juga sudah mulai mengidentifikasi calon siswa. Proses seleksi akan dimulai begitu semua fasilitas dipastikan lengkap,” ujar Andi.
Tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat nantinya akan direkrut langsung oleh pemerintah pusat melalui skema nasional.
Andi berharap, kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi titik balik penting dalam menyediakan pendidikan alternatif yang lebih adil dan merata, terutama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. (Redaksi)
